SerayaMotor.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini berencana meningkatkan tarif pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam hal ini, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seiring menggeliatnya industri mobil listrik di dalam negeri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun rincian kenaikan tarif PPnBM baru mobil listrik adalah sebagai berikut:

1. BEV (Ps 36) tetap 0%

2. PHEV (Ps 36) sebesar 5%, sebelumnya 0%

3. Full-Hybrid (Ps 26) sebesar 6%, sebelumnya 2%

4. Full-Hybrid (Ps 27) sebesar 7%, sebelumnya 5%

5. Full-Hybrid (Ps 28) tetap 8%

6. Mild-Hybrid (Ps 29) tetap 8%

7. Mild-Hybrid (Ps 30) tetap 10%

8. Mild-Hybrid (Ps 31) tetap 12%

Baca Juga: Hyundai berkomitmen investasi di Indonesia akan tetap berjalan lancar

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan dengan prakondisi dua tahun setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil PHEV menjadi 8%, full-hybrid menjadi 10%, 11%, dan 12%, serta mild-hybrid sebesar 12%, 13%, dan 14%. Sementara untuk BEV sebesar 0%.

Sri Mulyani menyampaikan ketentuan baru ini merupakan pembaruan atas PP 73/2020 yang mulai berlaku per tanggal 16 Oktober 2021 atau dua tahun setelah beleid tersebut diundangkan. Sehingga, harapannya tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan industri terkait.

“Ini strategi pengembangan yang berbasis vehicle dan dikaitkan investor membangun kendaraan elektrik di Indonesia, perlu melakukan skema perubahan tarif PPnBN. Mengingat minat investor di Indonesaai maka pemerintah mengajukan perubahan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/3).

Sri Mulyani bilang, rencana kebijakan tersebut sudah melalui pembicaraan antara kementerian seperti antara lain dengan Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidan Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

https://nasional.kontan.co.id/news/sri- ... rik-ke-dpr

roadmap wrote: ↑Tue Mar 16, 2021 13:24 Thanks atas pencerahannya, kenapa bahasanya seakan2 jd naik ya. Mungkin maksudnya naik yg motor listriknya tapi dihilangkan yg genset nya. Secara total jd nya malah turun.

rakyatwkwkland wrote:

roadmap wrote: ↑Tue Mar 16, 2021 13:24 Thanks atas pencerahannya, kenapa bahasanya seakan2 jd naik ya. Mungkin maksudnya naik yg motor listriknya tapi dihilangkan yg genset nya. Secara total jd nya malah turun.

Itu kayanya maksudnya direncanakan PPNBM nya naik deh oom, naik dari peraturan pemerintah yg udah ditetapkan sebelumnya mengenai harmonisasai PPNBM dan LCEV, yg direncanakan berlaku Oktober nanti. Bukan naik dari skema PPNBM yg msh berlaku sekarang, yg mana hybrid, sedan, dan 4x4 dihajar pajak setinggi langit.

Contoh soal :
- PHEV awalnya ditetapkan mau 0%, ini yg sedang diwacanakan perubahannya skema pertama jadi 5%, skema kedua jadi 8%
- Full hybrid awalnya ditetapkan mau 2%, ini yg sedang diwacanakan perubahannya skema pertama jadi 6%, skema kedua jadi 10%

CMIIW
Mungkin yg paham mengenai hukum dan perpajakan bisa tolong bantu jelaskan dgn lebih jelas lagi gitu...

Berikut jg salah satu artikel yg bisa dijadikan sedikit referensi : https://ekonomi.bisnis.com/read/2021031 ... apa-persen

roadmap wrote: ↑Tue Mar 16, 2021 15:03

rakyatwkwkland wrote:

roadmap wrote: ↑Tue Mar 16, 2021 13:24 Thanks atas pencerahannya, kenapa bahasanya seakan2 jd naik ya. Mungkin maksudnya naik yg motor listriknya tapi dihilangkan yg genset nya. Secara total jd nya malah turun.

Itu kayanya maksudnya direncanakan PPNBM nya naik deh oom, naik dari peraturan pemerintah yg udah ditetapkan sebelumnya mengenai harmonisasai PPNBM dan LCEV, yg direncanakan berlaku Oktober nanti. Bukan naik dari skema PPNBM yg msh berlaku sekarang, yg mana hybrid, sedan, dan 4x4 dihajar pajak setinggi langit.

Contoh soal :
- PHEV awalnya ditetapkan mau 0%, ini yg sedang diwacanakan perubahannya skema pertama jadi 5%, skema kedua jadi 8%
- Full hybrid awalnya ditetapkan mau 2%, ini yg sedang diwacanakan perubahannya skema pertama jadi 6%, skema kedua jadi 10%

CMIIW
Mungkin yg paham mengenai hukum dan perpajakan bisa tolong bantu jelaskan dgn lebih jelas lagi gitu...

Berikut jg salah satu artikel yg bisa dijadikan sedikit referensi : https://ekonomi.bisnis.com/read/2021031 ... apa-persen

Kalau memang benar2 naik, artinya disinsentif dong untuk mobil2 EV maupun hybrid. Jadi memang yg menyandang gelar low cost green car ya hanya mobil2 lcgc yg skrg banyak beredar dan laris. Hehehehe..

Perlu pencerahan ini dr ahli2 perpajakan dan yg paham bahasa hukum.