Sebagai perbandingan, rasio kepemilikan kendaraan di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 penduduk, sedangkan Thailand rasionya 240 unit per 1.000 penduduk.
Menurut Kukuh, masih rendahnya rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia ini sebenarnya menjadi potensi yang harus dijaga. Karenanya, perlu ada insentif untuk lebih menggairahkan industri otomotif Indonesia. Apalagi ekosistem industri ini mempekerjakan sekitar 1,5 juta pekerja.
"Mobil baru itu sampai diterima oleh konsumen pajaknya kurang lebih ada sekitar 40 persen, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Biaya Pemilik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB), dan lainnya yang kurang lebih totalnya 40 persen. Sehingga kita harapkan terjadi relaksasi pajak,” papar Kukuh Kumara dalam acara Zooming with Primus bertajuk 'Menunggu Stimulus Otomotif' yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (3/12/2020).
Kukuh menyampaikan, relaksasi yang diharapkan oleh pelaku industri otomotif bukan berarti seluruh pajaknya dihilangkan atau menjadi 0 persen. Di masa pandemi Covid-19 yang penuh tekanan ini, harapannya pajak tersebut bisa berkurang separuhnya dari total 40 persen menjadi 20 persen.
"Kalau dengan pajak 40 persen yang terjual misalnya 100 unit, dengan total pajak 20 persen harapannya yang terjual bisa sampai ke 150 unit atau 200 unit. Akhirnya kan pemerintah juga mendapatkan revenue yang hampir sama,” ujarnya.
Saat ini, kapasitas produksi mobil di Indonesia mencapai sekitar 2,35 juta unit per tahun, namun yang baru diproduksi sebelum era pandemi Covid-19 sekitar 1,28 juta unit. Sedangkan Thailand dengan penduduk sekitar 77 juta, produksi mobilnya sudah mencapai lebih dari 2 juta unit per tahun.
“Kita tidak ingin kapasitas yang ada semakin turun terus. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau utilisasi pabriknya terlalu rendah, sementara di Asean sedang ada peningkatan kapasitas, maka principal akan berpikir untuk memfokuskan produksi di satu negara tertentu saja, misalnya di Thailand, Malaysia atau Vietnam, ini yang tidak kita inginkan,” kata Kukuh.
sumber: https://www.beritasatu.com/ekonomi/7055 ... 0-penduduk
Gimana nih pendapat suhu2 SM?
apakah karena pemerintah terlalu serakah dengan pajaknya?
atau memang ketimpangan ekonomi di negeri ini sangat tinggi?
atau karena apa?
semoga pemerintah bisa waspada. jika tidak, bisa2 kedepan kita hanya bisa gigit jari jadi penonton saja
