Presiden ingin beli Camry, Eselon 1 di Hankam pengen Crown

[QiuQiu]

Pemerintah Akan Beli 60 Toyota Camry


Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk membeli 60 unit sedan Toyota Camry 3.000 CC untuk kendaraan dinas pejabat negara. Namun, sebelum digunakan pejabat negara itu, 60 unit kendaraan itu akan digunakan lebih dulu untuk kendaraan tamu negara peserta Konferensi Asia Afrika II, 22-23 Mei, di Jakarta dan Bandung.

Secara rinci, dari 60 kendaraan tersebut, sebanyak 18 unit akan digunakan ketua dan wakil ketua lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan BPK. Sedangkan 35 kendaraan akan digunakan anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian dua unit lagi akan digunakan untuk istri Presiden dan Wakil Presiden. Satu unit lainnya akan digunakan pejabat negara setingkat menteri. Adapun empat unit kendaraan lainnya digunakan sebagai cadangan.

Demikian diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (1/4). "Presiden kemarin telah menandatangani memorandum ke saya untuk segera menyiapkan kendaraan yang digunakan untuk peserta Konferensi Asia Afrika dan sebagian itu dipakai untuk kepentingan pejabat negara," ujar Yusril. Yusril mengatakan bahwa kendaraan dinas Toyota Camry itu tidak termasuk mobil mewah.

Menurut Yusril, 60 kendaraan itu akan dibeli dengan harga per unit Rp 350 juta. Setelah mendapat diskon dan pajak, total harga seluruhnya mencapai Rp 21 miliar yang diambil dari APBN 2005.

Dikatakan Yusril, kendaraan itu dipilih Presiden mengingat harganya jauh lebih murah daripada Volvo S 80 yang pernah dipakai pejabat negara sebelumnya. "Harganya setengah atau 40 persen lebih murah dari Volvo," ujar Yusril.

Pilihan terhadap Toyota Camry, ungkap Yusril, setelah pihaknya mengajukan sejumlah alternatif jenis mobil dari yang termahal hingga yang sedang dengan harga sekitar Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar lebih. "Presiden lebih memilih mobil Jepang," ujar Yusril. (har/inu)



Pejabat Departemen Pertahanan Minta Mobil Baru
Kamis, 24 Maret 2005 | 04:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketika Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sedang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk melobi negara itu terkait dengan pencabutan embargo militernya atas Indonesia, pejabat eselon I Departemen Pertahanan melayangkan surat permohonan pembelian kendaraan dinas senilai Rp 9,5 miliar.

Padahal, menurut Juwono, sebelum berangkat ke AS, dirinya mengeluarkan instruksi agar staf di departemennya tidak mengeluarkan kebijakan strategis apa pun, khususnya yang bernilai Rp 5 miliar ke atas. "Barangkali kalau instruksinya disampaikan secara tertulis akan lebih diindahkan," kata Juwono kepada Tempo di ruang kerjanya, Rabu (23/3).

Rencana pembelian kendaraan dinas untuk pejabat eselon I ini terungkap dari surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Suprihadi. Surat permohonan penggunaan anggaran atau pencairan dana untuk pembelian kendaraan dinas ini ditujukan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan (Rensishan) Departemen Pertahanan Mas Widjaja. Surat ini dilayangkan ketika Menteri sedang berada di AS.

Dalam surat yang salinannya diperoleh wartawan Tempo dari sumber di lingkungan Departemen Pertahanan, terlihat jelas surat ini bertanggal 18 Maret 2005. Padahal, menurut sumber itu, Sekretaris Jenderal tentunya tahu bahwa Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono masih berada di AS dan telah melarang bawahannya untuk mengeluarkan kebijakan strategis apa pun, termasuk pencairan anggaran. Untuk diketahui, Juwono berkunjung ke AS pada 11 Maret dan baru kembali pada 21 Maret lalu.

Surat bernomor K/100/18/02/02/Bagren yang berklasifikasi rahasia ini, antara lain menyatakan bahwa kendaraan dinas para pejabat eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan kondisinya sudah tidak baik. Sehingga, tulis surat itu, kurang optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pejabat terkait. "Oleh karena itu, diperlukan peremajaan atau penggantian kendaraan dimaksud sebanyak 10 unit seharga Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)," demikian antara lain bunyi surat tersebut.

Surat itu juga menyebutkan agar kebutuhan anggaran Rp 9,5 miliar itu dapat dicairkan dari anggaran yang dipusatkan untuk Tahun Anggaran 2005 yang ada di Dirjen Rensishan Departemen Pertahanan. Padahal, masih menurut sumber Tempo tersebut, kendaraan dinas untuk pejabat eselon I Dephan yang kini digunakan kondisinya masih sangat baik dan layak pakai.

Terkait dengan surat ini, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kemarin memanggil beberapa pejabat eselon I di ruangannya. Kepada Tempo, Juwono mengaku telah mendapat informasi perihal rencana pembelian kendaraan dinas itu ketika masih berada di Washington. "Saya mendapat kabar dari salah satu staf saya di Dephan," ujarnya.

Juwono menolak menyebutkan siapa saja pejabat eselon I terkait yang ia panggil. Kepada para pejabat ini, Juwono mengaku telah menegur mereka. "Saya bilang kepada yang bersangkutan, ini sudah melampaui batas kewenangan," kata Juwono. Menhan kemudian langsung membatalkan rencana pembelian 10 unit kendaraan dinas tersebut.

Juwono menduga, munculnya usulan pembelian kendaraan dinas ini terkait dengan rencana akan digantinya sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Dephan. "Dengan harapan, jika sudah tidak lagi menjabat, para pejabat ini dapat membawa pulang kendaraan baru," kata Juwono. Padahal, menurut menteri, kalaupun akan ada pembelian kendaraan dinas baru, itu akan dilakukan setelah pergantian pejabat eselon I di lingkungan Dephan.

Sayangnya, hingga berita ini turun, dua pejabat yang namanya tertera di surat permintaan ini, Sekretaris Jenderal Dephan ataupun Dirjen Rensishan Dephan, belum bisa dimintai konfirmasi, baik ketika dicoba ditemui Tempo di kantornya maupun ketika dihubungi lewat telepon seluler. Pesan pendek yang dikirim juga tidak mendapat jawaban apa pun.

Menteri Juwono mengaku akan melaporkan peristiwa ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Agar keputusan presiden soal pergantian pejabat ini segera dikeluarkan," katanya.

[mpoezz]

sudah beli kijang aja

[DigitALL]

Yusril mengatakan bahwa kendaraan dinas Toyota Camry itu tidak termasuk mobil mewah.

What ?! Camry 3.0L tidak termasuk mobil mewah ?! Hehehe iya atuh tidak termasuk mobil mewah kalo dicompare dgn Volvo S80. Coba deh compare dengan Altis ato Vios, pasti termasuk mobil mewah. Anyway, napa ngga 2.4L ya? Hehehe ...

[aspsilver]

Sudah lah jangan terlalu berlebihan.

Camry sudah jauh lebih tidak mewah dibanding pilihan2 sebelumnya.

menurut saya cukup wajar kalo pake Camry.

harganya sudah dbawah Volvo S 40 yang jauh lebih kecil.

kenapa gak yang 2.4 L, gak tahu juga yah.

tapi pejabat tinggi negara rasanya kurang afdol kalo pake Altis.

dari tadinya pake Volvo sekarang cuma Camry yah sudah patut diacungi jempol- lah, artinya sudah ada pebaikan, walaupun dikit.

kan mental Pejabat kita ini jelek banget, nah kalo mereka sudah mulai sadar untuk tidak bermewah2, it is a start.

[QiuQiu]

Sudah lah jangan terlalu berlebihan.

Camry sudah jauh lebih tidak mewah dibanding pilihan2 sebelumnya.

menurut saya cukup wajar kalo pake Camry.

harganya sudah dbawah Volvo S 40 yang jauh lebih kecil.

kenapa gak yang 2.4 L, gak tahu juga yah.

tapi pejabat tinggi negara rasanya kurang afdol kalo pake Altis.

dari tadinya pake Volvo sekarang cuma Camry yah sudah patut diacungi jempol- lah, artinya sudah ada pebaikan, walaupun dikit.

kan mental Pejabat kita ini jelek banget, nah kalo mereka sudah mulai sadar untuk tidak bermewah2, it is a start.

Dari segi marketing, hal ini akan menarik juga untuk dipelajari lebih lanjut, apakah untuk masa datang penjualan Camry akan mengalahkan Accord (sebelum kasus ini, Accord yang nomer satu penjualannya di kelas ini).

Dari segi politik, pesan yang disampaikan benar-benar tegas, menterinya saja cuma pakai camry, dan harga belinya disebutkan, jadi bawahannya jangan macam-macam main markup harga dan beli mobil yang lebih mahal.

Menterinya pakai camry, eselon satu cukup altis, di bawahnya cukup pakai vios atau innova atau mobil merk lain yg harganya sekelasnya :D:D

[handling]

camry 440 an discount jadi 350, kalo yang 2.4L bisa jadi 250 kali. kenapa gak itu aja.... toh sama2 camry.

[aspsilver]

Accord modelnya terlalu sporty, rasanya kurang cocok untuk kabeniet kita.

Camry lebih elegan.

walaupun kalo pribadi sih saya pilih accord.

Camry sendiri sebenarnya bukan termasuk mobil mewah lho, dia termasuk mid size car (mungkin entry luxury) sekelas C-Class, serie 3 dan S 40

[pinoh_boy]

Asik bagi g camry satu dong! Kan ad empat biji buat cadangan! heheheeeeee

[handling]

Saya rasa ini lebih hot daripada CAMRY ya. Kalo cam ry masih pake rame rame. Tapi kalo yang ini memang asli hoooooooootttttttt. karena cuma untuk pake sendiri untuk anggota Komnas HAM. Inikah namanya Komnas HAM ????????? apalagi yang bukan Komnas HAM ????

Pembelian Rumah Mewah Dubes RI di Jenewa Jadi Sorotan

Jakarta, Selasa 05 April 2005

Pembelian rumah Duta Besar Republik Indonesia (RI) di Jenewa, Swiss, seharga 8,1 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp72 miliar, menjadi sorotan media massa di Eropa.

Sebuah harian di Swiss, Le Matin, menulis, ketika masyarakat dunia menyumbang untuk Indonesia yang baru dilanda bencana tsunami, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sebesar 8,1 juta dollar atau 9,6 juta franc atau 6,3 juta euro untuk membeli sebuiah rumah di kawasan elite Jenewa, Collonge-Bellerive.

Penghuni rumah akan menikmati beranda yang luas, kolam renang, taman yang luas, pelayan domestik, dan lapangan voli. Rumah mewah tersebut nantiny akan ditempati Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Makarim Wibisono dan keluarganya.

Wakil Duta Besar RI di Jenewa Eddi Hariyadhi mengatakan, pembelian rumah tersebut dilakukan jauh sebelum terjadinya bencana tsunami. Menurutnya, harga rumah tersebut masih dalam kategori normal.

[mpoezz]

kok ngak ada yang usul teana yah,harga lumayan ngak begitu mencekik leher APBN,model nya lux cocok buat mentri mentri kita itu,

[mpoezz]

kalo beli teana yang 355 dan dapat diskon dan potongan pajak seperti camry berarti 1 mobil kira kira 290 an setelah itu kali 60 mobil dapet 17,400 miliar hemat 3,6 miliar.lumayan kalo mau 3,6 miliar nya buat saya uheuheuheuhuhe

ato beli in aja kijang innova hehehehe,kan udah jadi trademark mobil indonesia,mobil yang lahir di indonesia


tenang pak handling yang dipake buat beli rumah itu bukan duit kita kok,paling duit dari ngutang ke luar negeri cuman ntar yang disuruh bayar ya kita kita sialan,kita ngak nempetin kebagian bayar nya juga huauhuhauhauhau

[handling]

ha....ha....ha....sekalian ngangkat pasar Teana ya ....
kalo sy liat memang exterior memang jauh lebih elegant dibanding accord dan camry.
tiap kali liat teana lewat sy selalu kagum dgn sosok teana yg bongsor dan gak pake rok mini kayak camry...ha....ha....ha........

Mestinya ada yg kasih contoh, misalnya presiden. pake kijang yg type G. Jadi yg lain biar berasa gak enak sama presiden.hh...hhha..ha....ha...

[calvin99]

hauhaahuhua.......
kalo presidennya pake type G, ntar kalah lari sama paspampresnya yg pake galant....
bisa2 waktu dikawal, ntar ketinggalan trus kesaru lagi sama mobil kijang laen...hahahaha

nice idea though, bung handling....

[mpoezz]

wah tipe g nya minta yang spek khusus dong antipeluru gitu lalu mesin nya ganti yang lebih gede dan udah di setting ama TRD,yah yang sesuai sama standart presiden lah.

ntar bawahan nya kan malu masa presiden nya pakai kijang bawahan nya camry.

[mpoezz]

Deplu Ajukan Beli Rumah Rp 1T

Juga Pinjaman Bank untuk Danai Tiga Rumah Lain
JAKARTA - Kontroversi tentang pembelian vila mewah di Jenewa, Swiss, oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) masih berlanjut. Bahkan, dalam perkembangan paling baru, departemen yang dipimpin Hassan Wirayuda tersebut juga akan membeli 15 rumah lain di luar negeri. Saat ini proses pembelian tiga rumah dilaporkan hampir tuntas, sedangkan 12 rumah masih dirundingkan.

Anggaran yang disiapkan cukup besar. Untuk 12 rumah yang akan dibeli, Deplu telah mengajukan anggaran USD 113 juta atau sekitar Rp 1,05 triliun (dengan kurs Rp 9.300 per dolar AS). Anggaran pembelian tiga rumah belum diketahui.

Rencana pembelian 15 rumah itu dibenarkan Sekjen Deplu Sudjadnan Parnohadingrat saat ditemui di kantornya, Pejambon, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut dia, pembelian rumah atau wisma itu dilakukan atas pertimbangan bahwa selama ini ada KBRI atau KJRI yang masih menyewa.

"Karena menyewa itu sama dengan membuang uang, ya kita pikirkan kenapa tidak dibeli saja," katanya.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, keputusan Deplu untuk membeli vila mewah di Route? de la tatite, Distrik Collonge-Bellerive, Jenewa, Swiss, memicu kontroversi. Selain harganya 9,6 juta franc Swiss atau USD 8,1 juta (sekitar Rp 75 miliar), pembelian itu disorot karena berlangsung di tengah berbagai bencana di tanah air.

Harian Swiss Le Matin ikut menyoroti karena vila itu justru dibeli di tengah mengalirnya bantuan untuk korban bencana (tsunami) di Indonesia. Vila mewah itu memiliki beranda luas serta dilengkapi kolam renang, rumah khusus untuk pembantu, dan lapangan voli. Luas lahannya sekitar 10 ribu meter persegi.

Vila mewah tersebut akan menjadi rumah dinas bagi Dubes dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa Makarim Wibisono. Apalagi, Marakim juga baru terpilih sebagai ketua Komisi HAM PBB. Rencananya, dia akan menempati vila mewah itu bersama istri dan tiga anaknya.

Ternyata, Deplu juga menyiapkan rencana pembelian 15 rumah atau wisma lain di berbagai negara. Di mana saja lokasi rumah atau wisma tersebut?

Sudjadnan menuturkan, tiga di antaranya berada di Guangzhou (China), Lima (Peru), dan Helsinki (Finlandia). Bahkan, proses pembelian gedung di Guangzhou saat ini hampir tuntas. Tentang dananya, dia menyebut pinjaman dari Bank Mandiri di Hongkong.

"Yang jelas, sekarang ini kepala Biro Keuangan dan Kelengkapan Deplu sedang berada di Hongkong untuk menyelesaikan tahap akhir kontrak pinjaman dari kantor Bank Mandiri di sana," terangnya.

Selanjutnya, tambah Sudjadnan, Deplu akan menempuh langkah yang sama untuk membeli gedung KBRI di Lima, Peru. Berapa nilainya? "Saya lupa angkanya. Tapi, yang jelas, uang sewa bulanan gedung bisa dipakai untuk bayar cicilan itu selama 18 tahun," jawabnya.

Mantan Dubes RI untuk Australia itu mengungkapkan, selama ini sewa yang dibayarkan oleh Deplu untuk wisma KBRI atau KJRI di beberapa negara berkisar USD 6 ribu-USD 14 ribu (Rp 55,8 juta-Rp 130 juta) per bulan.

Pembelian dengan pinjaman bank juga akan dilakukan atas wisma KBRI di Helsinki. Selain Bank Mandiri, dia mengaku Deplu mendekati manajemen Bank BNI supaya menyediakan pinjaman.

Selain itu, tambah dia, sedang dirundingkan rencana pembelian 12 tempat lainnya. Di antaranya, di Athena (Yunani), Amman (Jordania), Bandar Sri Begawan (Brunei Darussalam), dan Sofia (Bulgaria).

Berapa anggaran untuk pembelian seluruh rumah atau wisma tersebut? Apakah semuanya akan direalisasikan pada 2005 ini? Sudjadnan menjawab, Deplu akan meminta anggaran sesuai yang dibutuhkan. Tapi, dia menyatakan tidak mungkin semuanya dilakukan tahun ini.

Sebab, untuk membeli wisma KBRI di Peru saja, Deplu membutuhkan waktu setahun. "Tidak semudah jual beli di Jakarta," jelasnya. "Yang di Jenewa (vila mewah untuk rumah dinas Dubes Makarim, Red) itu dibeli cash karena memang dananya ada, yakni anggaran 2004. Jadi, ya harus digunakan 2004," sambungnya.

Dihubungi secara terpisah, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR Djoko Susilo membenarkan rencana Deplu membeli sejumlah kantor dan rumah dinas bagi para Dubes di luar negeri. Tapi, dia menyebut Deplu mengusulkan tambahan 12 aset kantor dan rumah.

Sesuai usulan yang diajukan Deplu kepada DPR, total anggaran untuk pembelian 12 aset properti itu mencapai USD 113 juta atau sekitar Rp 1,05 triliun. "Dari usulan yang disampaikan ke DPR, tidak semua aset yang dibeli itu berupa vila. Ada juga yang berupa kantor dan wisma," jelas Djoko.

Dia mengungkapkan, usulan pembelian 12 aset Deplu di luar negeri itu diajukan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2005. "DPR belum membahasnya karena baru kita terima dari Deplu," jelas wakil ketua FPAN DPR itu. Jika usulan Deplu tersebut diterima, total anggaran Deplu pada 2005 otomatis membengkak. Sesuai APBN 2005, alokasi anggaran untuk Deplu tercatat Rp 3,7 triliun.

Menurut Djoko, DPR akan membahas usulan Deplu dalam masa persidangan mendatang yang dimulai 2 Mei 2005. "Usulannya memang kita terima. Tapi, soal harganya kita akan negosiasikan dulu," ujarnya.

Betapa pun, lanjut dia, DPR tetap akan mempersoalkan prinsip pembeliannya. Agar tidak membebani anggaran, DPR meminta supaya pembelian aset-aset itu dilakukan lewat angsuran, seperti membeli rumah lewat KPR (kredit pemilikan rumah). Caranya adalah menggandeng lembaga pembiayaan, seperti secondary [cencored] fund (SMF).

"Kalau cash, nanti harus ada komisi. Sehingga, akan sangat memberatkan anggaran 2005. Makanya, kita akan membahas masalah itu secara mendalam sebelum memberi persetujuan," janjinya.

Sementara itu, Sudjadnan merasa perlu menjelaskan lagi soal pembelian vila (Wisma Indonesia) di Jenewa, Swiss, seharga 9,6 juta franc Swiss atau USD 8,1 juta. Dia lantas menjelaskan, rumah itu sebetulnya sudah diincar sejak awal 2004. Kemudian, pada 24 Juli 2004, dibentuk sebuah tim berdasarkan SK Dubes Jenewa yang terdiri atas enam orang.

"Tugas mereka (tim enam orang, Red) adalah mencari rumah yang pas untuk wakil tetap kita itu," bebernya. Ketika itu, enam rumah yang diincar ditawarkan dengan harga 7 juta-12 juta franc Swiss (sekitar Rp 54,6 miliar-Rp 93,6 miliar).

Begitu tahu rentang harga penawaran tersebut, Sudjadnan mengaku segera memberi tahu Depkeu. Lantas, masalah itu diproses pada Agustus 2004. Pada 11 November 2004, Deplu memutuskan untuk membeli rumah milik Mr Oury Moise Ymar (vila mewah di Distrik Collonge-Bellerive) dan membayar uang muka 500 ribu franc Swiss.

Selanjutnya, ujar dia, pada pertengahan Desember 2004, ditransfer sisa harga ke Jenewa. Tanggalnya? "Tak ada (tanggal) di sini," jelas Sudjadnan yang saat itu memegang dokumen pembelian wisma tersebut. Kemudian, pembelian wisma itu dilunasi Februari 2005. "Jadi, kalau batal beli, kita akan kehilangan 500 ribu franc Swiss."

Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan bahwa Deplu menggunakan jasa konsultan setempat dalam pembelian rumah di Jenewa tadi. Konsultan itu bernama Regie Emobilier. "Tapi, bukan berarti kita mengangkat mereka, lalu membayar untuk jasa konsultasi yang diberikan seperti di Indonesia," katanya.

"Mereka punya list. Mungkin seperti agen properti-lah," sambungnya. Dia berulang-ulang meyakinkan bahwa Swiss adalah negara paling bersih dari kongkalikong.

Dia juga meminta supaya tidak hanya dilihat besarnya angka pembelian rumah. "Jangan hanya dilihat kok duitnya gede banget. Mungkin, di Jakarta, duit segitu dapat gedung tingkat tiga. Tapi, di Swiss, uang 9,6 juta franc tidak dapat disebut mahal," jelasnya.

Sudjadnan tidak sependapat bahwa pembelian rumah di Jenewa itu menunjukkan Deplu tidak punya sense of crisis. Sebab, Deplu telah melakukan sesuai prosedur. Termasuk minta dukungan DPR. "Saya sudah katakan kepada komisi I dalam beberapa kali hearing, mohon didukung untuk membeli rumah. Daripada harus menyewa," tuturnya.

Tapi, apakah dalam hearing itu juga disinggung harga pembelian rumah? Diplomat kelahiran Jogjakarta itu pun menjawab. "Ya tidak. Kita mengajukan secara umum," jawabnya. Lulusan UGM tersebut menegaskan, pembelian itu merupakan investasi dan pihaknya siap menjelaskan. (naz/adb)

salah satu contoh yang baik kepada masyarakat yang diajar kan oleh negara kalo ngak punya duit ngutang,ntar utang nya di beban in ke rakyat

[DigitALL]

kok ngak ada yang usul teana yah,harga lumayan ngak begitu mencekik leher APBN,model nya lux cocok buat mentri mentri kita itu,

Teana selain modelnya lux, juga ngga terlalu pasaran. Jadi lebih oke buat mentri2 kita dan para anggota KAA lainnya.

[handling]

@bung calvin, kalo gitu presidennya pake galant aja, biar bisa kebut2an sama paspampresnya....ha....ha.....ha......

[cray0n]

@bung calvin, kalo gitu presidennya pake galant aja, biar bisa kebut2an sama paspampresnya....ha....ha.....ha......

jadi nanti ada balapan antara pejabat kali yaaa...

[mpoezz]

Mobil Dinas Toyota Camry Mulai Dibagikan kepada Menteri
Ismoko Widyaya - detikcom
Jakarta - Jangan kaget bila Rabu (18/5/2005) besok ada sejumlah menteri yang sudah menaiki mobil dinas barunya: Toyota Camry! Sebab, bagi-bagi mobil berkekuatan 3.000 cc kepada para menteri sudah dilakukan mulai hari ini, Selasa (17/5/2005).

Namun sampai saat ini baru sebagian menteri saja yang sudah mengambil mobil bekas, tapi baru ini. Mobil-mobil ini sebelumnya sempat dipakai untuk urusan Konferensi Tinggi Asia Afrika (KAA) 19-22 April 2005 lalu.

Tapi, lantas jangan dikira mobil ini benar-benar barang bekas. Sebab, mobil seharga Rp 350 juta per unitnya ini tetap masih kinclong. Setelah dipakai KAA, mobil ini dimasukkan kembali ke dealer Toyota di Sunter, Jakarta Utara untuk diperbaiki dan dipoles lagi. Dan kini, bisa dibilang kondisinya lebih oke dibanding saat dipakai KAA.

Totalnya, ada 60 mobil Toyota Camry yang dibeli negara. Pemerintah merogoh Rp 21 miliar untuk membelinya. Dan mobil-mobil itu mulai dikembalikan oleh dealer ke garasi Sekretariat Negara (Setneg) di kawasan Salemba Tengah, Jakarta Pusat, pada Senin (16/5/2005) kemarin.

60 Mobil Camry itu akan segera dibagikan ke sejumlah pejabat negara, termasuk menteri. Rinciannya, 35 unit akan digunakan untuk para menteri, 1 unit untuk pejabat setingkat menteri, 2 unit untuk istri presiden dan wakil presiden, dan 18 unit lainnya akan diberikan kepada ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, DPD, BPK, dan MA.

Suparyo, Kepala Pool B Kendaraan Dinas Setneg kepada detikcom, Selasa (17/5/2005) mengatakan, sejumlah utusan resmi menteri telah mengambil mobil dinas itu. Mobil-mobil dinas ini bisa diambil mulai pukul 13.00 WIB. "Dari 60 unit, baru setengahnya yang sudah diambil utusan menteri," kata Suparyo. Namun, Suparyo tidak hafal siapa saja menteri yang sudah mengambil mobil dinas ini.

Pengambilan mobil dinas ini akan berlanjut pada Rabu (18/5/2005) besok. "Sekarang statusnya sudah resmi sebagai kendaraan dinas menteri," kata Suparyo. Sebelumnya, saat dipakai KAA, mobil-mobil tersebut masih berstatus pinjaman.

Suparyo menjelaskan, pengambilan mobil-mobil dinas ini tidak terlalu sulit dan tidak melalui prosedur yang rumit. "Gampang saja. Utusan menteri datang ke sini sambil membawa surat pengantar saja," kata dia. (asy) Baca juga:

[WP]

Kenapa Presiden pilih Camry? ada beberapa alasan..........

1. Kalo beli Volvo kemahalan, udah gitu esale value-nya jatuh. Kan, presiden juga peduli pada depresiasi aset pemerintah.

2. Kalo beli Teana, populasinya juga sedikit dan belum ada kepastian resale value. Jaringan bengkel juga ga sebanyak Toyota. Kalo misalnya lagi dipakai di kota kecil, apa ada bengkel Nissan yg lengkap yg bisa mengangani Teana dengan cepat? (bukan bermaksud menjelekkan Nissan, tapi dalam hal after sales service, Toyota masih lebih unggul).

3. Kenapa bukan New Accord? mungkin mesinnya dianggap terlalu kecil (2.4L, 150PS). Presiden juga mikir menterinya biasa naik Volvo 960Royal/S90 3000cc. Lagian bentuknya lebih sporty.

4. Kenapa bukan Galant? Galant udah dipakai paspampres. Atau paling bagus nih mobil buat tentara selevel mayor jenderal (bintang dua). Lagian modelnya ketuaan, meskipun mesinnya hebat.

5. Kalo Kia Magentis? Memang lebih murah. Tapi apakah kita bisa liat nih mobil tiap hari kalo bukan punya kerabat ato punya kita sendiri.

6. Hyundai Sonata? memang masih ada di showroom?

7. Peugeot 407? Wuih, ini paling baru, canggih lagi. Tapi masih belum ada jaminan resale value bagus.

8. Toyota Corolla Altis? kekecilan buat pejabat.

9. Kalo Kijang Innova? Ini mobil punya resale value bagus. Tapi ingat, mereka biasa naik sedan saloon di atas 2000cc. Lagian bisa ketinggalan pembuka jalannya..........yang pakai Galant.

10. Vios? apalagi.........presiden juga ga mau menterinya pakai mobil sedan kecil yang sama dengan taksi.


Jadi setelah dipikir masak2 sama Presiden, pemerintah memutuskan beli Camry. Juga bukan Crown yang harganya sekarang sudah kaya Jaguar S-Type. Image Toyota, jaringan bengkel luas, dan tentu saja resale value Toyota.


............................................................................................................

[mpoezz]

Kenapa Presiden pilih Camry? ada beberapa alasan..........

4. Kenapa bukan Galant? Galant udah dipakai paspampres. Atau paling bagus nih mobil buat tentara selevel mayor jenderal (bintang dua). Lagian modelnya ketuaan, meskipun mesinnya hebat.

wah udah ngak jaman nya lagi pak jendral pake galant.
di sby aja di rumah nya ada jendral AL yang mobil nya cygnus,s class s500,landrover.kalo cygnus nya sering dipasang in plat dinas.cuman saya pernah liat dibawa anak nya ke mall pake plat hitam.sisa nya sih plat hitam blehhhhhhhhhhhh

[mpoezz]

malah kalo iring2 an masuk bandara paling jelek mobil nya mercy e320,paling bagus sih s500 ato land cruiser vxlimited/cygnus.

belum ada sih jendral ato pejabat yang bikin sensasi pake hummer h2 gitu.

[WP]

Ya, saya bilang kan level MAYOR JENDERAL, bukan JENDERAL. Tapi memang sekarang selain Galant, kebanyakan udah diganti Camry 2.2 built up (mirip Camry lama di sini). Bedanya punya pak mayjen sama rakitan sini ada di bumper yang ada foglamp sama emblem.

Kalo sudah level LETNAN JENDERAL atau JENDERAL, biasanya pakai Crown atau Land Cruiser sebagai kendaraan resmi. Kadang2 memang dipasangi plat hitam, tapi bukan sembarang plat hitam lho!!! ada kode khusus di kombinasi huruf belakangnya.

Tapi, selain kendaraan resmi yang biasanya berplat militer, biasanya para perwira tinggi tersebut punya kendaraan lain yang lebih mewah, bisa S-Class, Toyota Land Cruiser Cygnus, Range Rover (kebanyakan tiga merek ini), DLL. Biasanya berplat hitam namun tetap merupakan 'plat istimewa'.

[mpoezz]

yah kalo udah bintang dipundak mobil nya pasti bagus pak.

[szli]

SBY sudah pakai Alphard dan Caravelle. Ya anak buanya ngak mau kalah dong.

Berita macam gini, meskipun interesting (actually infuriating), tapi sekarang saya ngak mau baca terlalu detail, sering. Sudah mual, enak, pasrah !

Seperti laporan anggota keluarga kecanduan narkoba, pembunuhan etc. Mengejutkan dan " Damn ! "

So nowadays saya jarang baca politik macam gini. Sudah tau uang pajak kita di curi terus.

Mending ikut monyet " Hear no evil, see no evil "

Kadang susah hindari berita gini. But I try. Betul. Baca berita gini terus umur bisa pendek.

Thats why Indo gini terus. Maunya uang, tapi ngak mau kerja, ngak mau contribute. Rent seeking mentality ! Its a real shame to the Nation !

If I am SBY, forget abt the Alphard. Naik mobil 200 jutaan sudah cukup (Hehe say a c24 ?) Lihat yang lain berani ngak mau naik Camry yang 300 jutaan.

Kalau saya bilang, this disease of the Nation mungkin tunggu saya sudah mati, jaman anak saya middle age baru mulai membaik.

Tapi kalau gini terus, takutnya jadi seperti African Nations. Sudah merdeka berapa decade, tetap miskin dan leadersnya jahat, corrupt. Thats why sampai sekarang, Africa tetap ngak maju maju.

Inggat cerita si siapa ? Presiden Nigeria or ?

Its amazing. These guys are once harmless cute babies. Now they are the biggest SOBs in the World !